Gubernur Launching Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK 21)
Gubernur Launching Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK 21)

Herman Deru : “Sukseskan Pendataan Keluarga Dengan Memberikan Data yang Benar”

SindoSumsel.com, PALEMBANG – Mengawali aktivitasnya, Gubernur Sumatera Selatan (sumsel)  H Herman Deru didampingi istri tercinta Hj. Febrita Lustia HD  dan putri bungsunya Hj. Ratu Tenny Leriva menerima Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumsel, Nopian Andusti bersama dengan  tim petugas Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK 21) bertempat di Griaya Agung, Kamis(1/4/2021) pagi.

Pendataan Keluarga (PK) di Sumsel  yang merupakan program nasional dari BKKN  dilakukan pada keluarga Gubernur Sumsel  sebagai tanda di launchingnya secara serentak PK di seluruh wilayah Sumsel berbarengan dengan daerah lainnya secara Nasional.

Usai menjalani pendataan  dengan sistem wawancara yang dilakukan petugas, Gubernur Herman Deru  mengungkapkan,  alasan Pendataan Keluarga diawali  dengan mendata  Kepala Negara (Presiden) ,Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Wako)  bukan sebuah keistimewaan melainkan lebih pada bentuk ajakan dan sosialisasi pada masyarakat agar  terbuka  pada petugas  yang datang mendata.

“Kenapa PK 21 ini dilakukan di masing-masing kediaman Kepala Daerah, hal ini bukan semata keistimewaan tapi ini cara kita untuk mesosialisasikan program tersebut kepada masyarakat luas. Alhamdulilah pada hari ini,  Saya dan keluarga  didatangi petugas dari BKKN Provinsi, begitu juga ditingkat Kabupaten/kota  hingga tingkat RT. Ini menandakan kita  mengawali pendataan keluarga ini secara nasional,” ucapnya.

Herman Deru menilai PK 21 ini terlihat berbeda dengan sensus lain. Kalau sensus penduduk bicara dengan kuantitas yaitu jumlah penduduk secara angka. Namun untuk pendataan keluarga berdasarkan data dari berbagai indikator termasuk pola makan yang akhirnya mengukur tingkat kebahagian dari masyarakat itu sendiri.

Baca :  Semarakan HUT TNI, Herman Deru Bagikan 4 Unit Sepeda Motor Hadiah Doorprize

“Kepada seluruh masyarakat Sumsel baik di perkotaan, perdesaan maupun diperkebunan,   layani petugas dengan baik, sampaikan data dengan benar dan jawablah pertanyaan secara rinci dengan tidak menutupi,” tuturnya.

Pentingnya pendataan keluarga lanjut Herman Deru  yakni sebagai  salah satu cara pemerintah  mengambil kebijakan dalam menentukan pembangunan sehingga dapat terwujudnya pembangunan yang merata.

“Program ini penting sekali, sebagai salah satu kebijakan kita dalam menentukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, khsususnya kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi dan pekerjaan. Ini tentu sangat kita dambakan,” kata  Herman Deru sembari meminta Kepala Daerah (bupati/Wako) Camat hingga RT  proaktif mengajak mayarakat diwilayahnya untuk  terlibat mensukseskan pendataan penduduk yang akan berakhir  31 Mei 2021 mendatang.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKN Provinsi Sumsel, Nopian Andusti mengatakan, mengawali Pendataan Penduduk di Sumsel pihaknya sengaja mendatangi kediaman Gubernur Sumsel sebagai bentuk launching PK 21 secara serentak di seluruh Indonesia khususnya di Sumsel.

“Petugas kita tadi sudah melakukannya dengan mendata pak Gubernur Sumsel dan keluarganya, dan dengan begitu ini sebagai tanda dimulainya pendataan keluarga secara serentak di Indonesia khususnya di Sumsel termasuk juga diikuti para Bupati/Walikota,” katanya.

Dia berharap dari pendataan keluarga ini nanti akan mamperoleh profil keluarga yang ada di Indoensia, yang  bukan hanya kuantitas tetapi nanti dapat menggambarkan kualitas keluarga yang ada di Sumsel.

Baca :  Herman Deru Luncurkan Gerakan 10.000 Biopori Minimalisir Genangan Air di Palembang 

“Pendataan ini juga meliputi kualitas hidup seperti ekonomi tingkat kebahagiaan termasuk data stunting. Dari data yang ada ini akan menjasi basis data dalam rangka kita menyusun perencanaan keluarga,” ungkap dia.

Meski pendataan keluarga tahun ini dilakukan  dimasa pandemi, lanjutnya dia, pihaknya tetap optimis pendataan ini bisa berjalan sukses dan lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

“Kita juga sudah meyampaikan kepada para petugas untuk menerapkan prokes yang ketat, sehingga dengan begitu kesehatan tetap terjaga dan data kita peroleh,” terangnya.

Dalam proses pendataan ini, dia meminta keluarga menunjukan Kartu keluarga (KK)  selain itu memberikan data yang sebenarnya pada petugas yang datang.

“Artinya, ketika pada saat tanya jawab masyarakat dapat memberikan data yang benar tanpa membohong –bohongi. Kita optimis semua data keluarga akan kita dapat hingga  31 Mei 2021 nanti,” tutupnya. (ril)

About admin_manager

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *