Tersangka Edy Kurniawan sedang menandatangani proses Penahanan oleh pihak Kejaksaan

Oknum ASN Inspektorat Provinsi Jual Nama Kejaksaan, Berjanji kondisikan Perkara

Palembang, Sindosumsel.com – Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) melakukan pelimpahan tersangka beserta barang bukti tahap ll atas nama Edy Kurniawan dalam perkara dugaan Gratifikasi Oknum PNS Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ke tim Pidsus kejaksaan Kejari Palembang Senin (12/2/24)

Kasi intelijen Kejari Palembang Dr Hardiansyah SH MH melalui Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Palembang M Fahri Aditia SH mengatakan, berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-813/L.6.10/Ft.1/02/2024

“Pada hari Senin (12/02/24) Kejaksaan negeri Palembang melakukan penyerahan tersangka dan Barang Bukti ,terhadap 1 (satu) orang tersangka Edy Kurniawan dalam perkara dugaan Gratifikasi Oknum PNS Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan”ujar Fahri dalam konfrensi Pers

Fahri menjelaskan, modus Operandi yang dilakukan Tersangka mengatasnamakan Kejaksaan dengan menjanjikan untuk dapat mengkondisikan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri Palembang.

Dalam perkara ini sendiri pihak kejaksaan pada Desember 2023. sudah memeriksa sebanyak 6 Orang saksi

Baca :  Aniaya Pacar Hingga Memar, Putra Rasakan Dinginnya Jeruji Besi

Selanjutnya untuk tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan terhitung sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan 02 Maret 2024

Adapun perbuatan Tersangka Edy Kurniawan diduga melanggar : Primair : Pasal 12 Huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah

dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditamba dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(nan)