SindoSumsel.com Mengabarkan dan Mencerahkan
SindoSumsel.com, Palembang — Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Sumatera Selatan tahun 2023 yang digelar di Kabupaten Lahat tanggal 17-24 September 2023, dinilai oleh Society Corruption Investigation (SCI) sebagai upaya untuk mendelegitimasi eksistensi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan.
Menurut Asmawi HS, Koordinator Nasional SCI, terlepas dari plus dan minus penyelenggaraan yang penuh dinamika dan bahkan tragisnya sampai menjadi tumbal tiga pimpinan KONI Sumatera Selatan yang saat ini dijadikan tersangka oleh pihak Kejaksaan Tinggi, ada beberapa peristiwa yang menjadi sorotan.
“Ada beberapa kejanggalan yang terlihat secara kasat mata dari pelaksanaan Porprov tahun ini, yang dapat dirasakan oleh pelaku olahraga prestasi di Sumatera Selatan. Pertama, sesuai dengan AD ART, pelaksanaan Porprov digelar oleh KONI Provinsi. Namun hal yang sangat kontradiktif terjadi pada pelaksanaannya, dimana pada media-media publikasi outdoor, Pemerintah Provinsi tidak satu pun mencantumkan logo KONI, seakan KONI hanya sebagai partisipan saja dalam event dua tahunan ini.” ujarnya.
Dia pun sangat menyayangkan apa yang dipertontonkan oleh Ketua Umum Panitia Besar (PB) Porprov, Achmad Syamsudin, dimana saat menyampaikan laporannya pada opening ceremony, disebutkan bahwa pelaksanaan Porprov dalam waktu tiga tahun sekali. Padahal, Porprov adalah event olahraga prestasi yang digelar selama dua tahun sekali.
“Hal ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan sangat tidak paham tentang penyelenggaraan Porprov, padahal sudah dua kali menjadi Ketua Umum Panitia Besar Porprov.” tegasnya.
Asmawi HS juga menduga bahwa Penunjukan Achmad Syamsudin sebagai Ketua Umum PB Porprov, semata-mata hanya karena Gubernur Sumatera Selatan ingin memanfaatkan status dan jabatannya sebagai Direktur Utama Bank Sumsel Babel, agar bisa menggelontorkan dana CSR guna kepentingan menutupi kebutuhan anggaran Porprov yang tidak disiapkan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
“Kekonyolan yang kedua, saat Samsudin tidak menyebutkan sedikitpun peran dari KONI Sumsel dalam Porprov. Bahkan sangat terasa aroma “penjilat” dengan menyebut-nyebut nama Ketua Umum KORMI Sumsel Hj. Samanta Tivany, seolah-olah KORMI yang menjadi penyelenggara Porprov.” kata Asmawi HS.
Berdasarkan pengetahuan Asmawi HS, dari dua kali penugasan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Porprov, yakni tahun 2021 dan 2023, Achmad Syamsudin belum pernah sekali pun turun ke lapangan, baik yang sifatnya koordinasi atau teknis. “Jadi modalnya hanya dengan menggunakan dana CSR BSB, dia merasa telah menunjukkan kapasitas dan eksistensinya sebagai Ketua Umum PB Porprov.” ucapnya.
Dirinya pun mencermati sosok Herman Deru yang seakan-akan telah menunjukan ke publik, bagaimana dia memiliki sense of belonging terhadap pembinaan olahraga prestasi, padahal penampilan itu adalah bentuk manipulasi dan kebohongan publik. Alasannya, selama lima tahun kepemimpinan Herman Deru sebagai Gubernur Sumatera Selatan, anggaran untuk pembinaan olahraga prestasi “terjun payung“, menurun drastis dibandingkan dengan kebijakan gubernur-gubernur sebelumnya.
“Hal-hal ini secara tidak langsung yang menjerumuskan KONI Sumsel berhadapan dengan permasalahan hukum, termasuk perintah Herman Deru untuk memeriksa seluruh unsur pengurus, staf, hingga ke Cabor-cabor dan para rekanan penyedia jasa, melalui Inspektorat Sumatera Selatan yang notabene di bawah kendali dan wewenang Herman Deru.” tandasnya.
Asmawi HS pun menuturkan, kepedulian palsu Herman Deru terhadap pembinaan olahraga prestasi, dapat dibuktikan. Tahun 2021 yang lalu, KONI Sumatera Selatan dititipkan anggaran pembinaan hanya untuk dua Cabang Olahraga (Cabor), yakni PERBAKIN (Menembak) dan PORDASI (Berkuda) yang notabene ketua dari dua Cabang Olahraga itu adalah dirinya.
“Ini membuktikan sebuah fakta bahwa dia telah memanfaatkan kekuasaan dan jabatannya sebagai penentu kebijakan anggaran, semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi dan prestisenya. Sementara 60 Cabor lain sebagai anggota KONI, terseok-seok untuk bisa melaksanakan pembinaan prestasi bagi para atlet dengan biaya mandiri.” tutur kata Asmawi HS.
Asmawi HS menilai, dalam mewujudkan ambisi politiknya, Herman Deru menjadikan KORMI Sumsel yang dipimpin oleh anak kandungnya, sebagai prioritas untuk dibina dan didukung dengan pendanaannya.
“Buktinya, pada FORNAS tahun 2022 di Sumsel dan 2023 di Jawa Barat. Sementara di sisi lain, KONI ditelantarkannya, dibiarkan terseok-seok antara hidup dan mati, bahkan dengan kejamnya dia menjerumuskan para pimpinan KONI ke penjara. Kemudian dengan sadisnya meminta KONI Pusat untuk memberhentikan mereka.” ucapnya.
Dia juga menyampaikan bahwa patut diwaspadai, Herman Deru memiliki agenda terselubung, yakni rencana busuk merebut tampuk pimpinan KONI Sumsel, karena sebentar lagi akan kehilangan panggung kekuasaan dengan berakhirnya masa jabatannya per 1 oktober 2023. “Indikasi ini sangat terasa aromanya, karena ada bocoran bahwa Herman Deru yang langsung meminta Ketua Umum KONI Pusat untuk memberhentikan pimpinan KONI yang sedang menghadapi proses hukum.” tegas Asmawi HS.
Sebagai insan yang peduli terhadap prestasi olahraga Sumatera Selatan, dirinya mengingatkan seluruh pelaku dan pengamat olahraga, untuk tidak membiarkan orang-orang menjadikan KONI sebagai alat kepentingan dan ambisi politik pribadi.
“Dari beberapa point di atas, maka selaku insan yg peduli terhadap prestasi olahraga Sumsel, saya ingin mengingatkan kepada seluruh pelaku dan pengamat olahraga Sumsel, jangan sampai ada orang-orang yang menjadikan KONI sebagai alat kepentingan dan ambisi politik pribadinya, yang tega menghalalkan segala cara, meskipun juga harus menumbalkan orang lain demi ambisi dan keserakahan kekuasaannya. Ingatlah, memilih pemimpin yang munafik, akan menyengsarakan kira dalam kurun waktu selama dia memimpin, dan kesengsaraan itu telah kita rasakan selama 5 tahun terakhir. Semoga hati dan nurani kita akan terjaga dari segala tipu daya serta retorika palsu orang-orang yang ambisius dan manipulatif.” ajak Asmawi HS.
