Terdakwa Ir H.Yupeldi sedang mendengarkan Amar Putusan yang di bacakan Majelis Hakim. (25/1/24)

Terjerat Kasus Penipuan Proyek Jalan Tol, Yupeldi Divonis Hakim 5 Bulan Penjara

Palembang, Sindosumsel.com -Terdakwa Ir H Yupeldi Kasus Penipuan yang Merugikan Korban Rita Maria dalam Proyek Jalan Tol Kapal Betung Seksi 3 Menjalani Sidang Dengan Agenda Putusan yang diketua majelis hakim Agus Pancara SH MH didampingi Edi Putra Pelawi SH MH.

Putusan tersebut dibacakan Kamis (25/1/24) sekitar pukul 15.15 WIB, di Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus terdakwa Ir H Yupeldi didampingi tim kuasa hukumnya Anton Nurdin SH MH. Kemudian dari Pihak Jaksa penuntut umum (JPU) Rini Purnamawati SH MH sendiri tidak hadir, dan diwakili oleh Jaksa Neni Karmila SH MH.

Agus Pancara menegaskan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 378 KUHP, dimana kuasa hukum terdakwa dalam eksepsinya menyatakan, dakwaan JPU tidak tepat, atas perihal pinjam meminjam uang biasa.

“Menimbang berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan bukti – bukti serta fakta hukum, telah memenuhi unsur hukum Paa 378 KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah,” timbang ketua majelis hakim.

Ada pun pertimbangan memberatkan tidak ada. Pertimbangan meringankan, terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum. Serta terjadi perdamaian, terdakwa telah mengembalikan kerugian korban Rita seluruhnya atau melunasi hutang korban.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Ir H Yupeldi bersalah, telah melakukan tindak pidana penipuan. Menjatuhkan hukuman selama 5 bulan kurungan. Serta menetapkan masa penahanan, dengan terdakwa tetap berada di dalam tahanan,” tegas Agus Pancara SH MH.

Selepas mendengarkan putusan, majelis hakim mempersilahkan terdakwa menyatakan sikap, maka baik terdakwa Ir H Yupeldi, tim kuasa hukumnya serta JPU Neni Karmila SH MH, kompak menyatakan menerima. “Menerima yang mulia,” kata terdakwa. Maka persidangan pun ditutup.

Diketahui sebelumnya, JPU Rini Purnamawati SH MH menuntut terdakwa Ir H Yupeldi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHP.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 bulan. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,” ungkap JPU, kemarin Kamis (18/1/24).

Baca :  Oknum ASN Inspektorat Provinsi Jual Nama Kejaksaan, Berjanji kondisikan Perkara

Diketahui, terdakwa Ir H Yupeldi, pada tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, di Cafe 471.co Jalan Sri Gunting, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, diduga melakukan penipuan dan penggelapan.

Berawal dari tahun 2008, saksi korban Rita Maria mengenal terdakwa Ir H Yupeldi merupakan komisaris PT Flamboyan Cipta Pratama. Terdakwa Yupeldi mengatakan mendapat proyek di wilayah Sumsel, yang membutuhkan untuk pengerjaannya.

Terdakwa pun meminta korban Rita Maria, menjadi pemodal dalam proyek ini, dengan janji memberikan keuntungan. Dimana PT Flamboyan Cipta Pratama milik terdakwa memenangkan proyek pengadaan tanah dan batu, pembangunan Jalan Tol Kapal Betung seksi 3 tahun 2021.

Saksi korban Rita Maria menyerahkan uang modal Rp 2 miliar diserahkan secara tunai maupun transfer secara bertahap. Setelah itu, korban Rita Maria menanyakan tentang uang modal dan keuntungan dari proyek tersebut.

Bahkan info yang didapat, proyek Jalan Tol Kapal Betung ke pihak PT Waskita Sriwijaya Tol, rupaya tidak ada nama PT Flamboyan Cipta Pratama dalam proyek ini.

Selanjutnya terdakwa Yupeldi, mengembalikan uang saksi korban Rita Maria tanggal 5 Juni 2022 pukul 15.00 WIB, di Cafe 471.co dengan menyerahkan 2 lembar cek senilai Rp 1,5 miliar. Satu cek lagi senilai Rp 1 miliar 105 juta. Tetapi saat melakukan pencairan di bank terjadi penolakan di tanggal 10 Juni 2022 ini.

Kembali terdakwa menyerahkan 2 lembar cek, tanggal 19 Juni 2022, senilai Rp 1,5 miliar dan Rp 1 miliar 105 juta. Tetapi kembali terjadi penolakan saat melakukan pencairan di bank terjadi penolakan lagi, tanggal 22 Juni 2022.

Akibat terdakwa belum mengembalikan uang modal milik korban Rita Maria, dan keuntungan yang dijanjikan korban pun mengami kerugian Rp 2 miliar. Sehingga perbuatan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP yakni penipuan dan penggelapan. (nan)