Dua oknum Direktur PT yang terlibat kasus korupsi wajib Pajak (03/01/2024)

Tiga Oknum Direktur Perusahaan Resmi Ditetapkan Tersangka Oleh Kejati Sumsel, Kasus Korupsi Wajib Pajak 

Palembang, Sindosumsel.com – Tiga Orang yang menjabat sebagai direktur dari Masing-masing PT berbeda secara resmi ditetapkan sebagai Tersangka oleh Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumsel terkait kasus dugaan korupsi dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada beberapa perusahaan tahun 2019, 2020 dan 2021.

Para tersangka dalam perkara ini yaitu berinisial, HY sebagai Direktur PT Heva Petroleum Energi kemudian NR Direktur Utama PT Lematang Enim Energi dan FF Direktur Utama PT Inti Dwi Tama,

“Hari ini berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, bahwa setelah dilakukan penyidikan dan pemeriksaan tim penyidik telah menemukan alat bukti dan barang bukti permulaan yang cukup sehingga berdasarkan Pasal 184 KUHAP, tim penyidik kembali menetap tiga orang tersangka yakni, HY selaku Direktur PT Heva Petroleum Energi kemudian NR Direktur Utama PT Lematang Enim Energi dan FF Direktur Utama PT Inti Dwi Tama,” ujar Kasi Penkum Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari, Rabu (3/1/2024) malam.

Vanny menerangkan, ketiganya sudah pernah diperiksa sebagai saksi, berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan ketiga tersangka tersebut terbukti terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi yang dimaksud.

“Sehingga tim penyidik pada hari ini meningkatkan statusnya semula dari saksi menjadi tersangka dan untuk tersangka FF dilakukan penahanan di Rutan Kelas I Pakjo Palembang untuk 20 hari kedepan terhitung sejak hari ini. Sedangkan tersangka HY sedang menjalani sidang putusan pidana pajak, Dan untuk tersangka NR sedang ditahan dalam perkara lain,” Ujar Vanny.

Baca :  Menelisik Mafia Tanah Yang Kuasai Banyuasin Hanya Berbekal Fotokopi

Perbuatan tersangka melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) atau Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau Pasal 5 Ayat 2 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau Pasal 12 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(nan)