Senin , 15 April 2024

Tim Pidsus Kejari Palembang Kembali Tetapkan Sub Kontraktor Sebagai Tersangka Kasus Pengadaan Batik

Palembang, Sindosumsel.com – Tim Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang Sekali lagi menetapkan tersangka dalam kasus tindak pidana Korupsi pengadaan pakaian Batik pada tahun 2021.

Pada hari Jum’at tanggal 1 (satu) Maret 2024 Tim Pidsus Kejari Palembang kembali menetapkan satu orang tersangka bernama Joko Nuroini Selaku Sub Kontraktor dalam Pengadaan batik pada dinas PMD Sumsel tersebut sehubungan dari hasil pengembangan penyidikan Kasus Sebelumnya yang dimana telah ditahan dan ditetapkan tersangka Agus sumantri yang telah terlebih dahulu di tetapkan sebagai tersangka oleh pihak kejaksaan Negeri Palembang dengan Kerugian negara mencapai Rp. 883.156.000.

Tersangka JN pada saat press release di Kejari Palembang.(01/03/24)

Dalam keterangan yang di berikan Kasipidsus Kejari Palembang Aryo Gofar SH, MH, didampingi kasubsi penyidikan Irfan Muis SH, MH

” Tersangka Joko Nuroini dalam kasus ini ada Hubungannya dengan Tersangka sebelumnya Agus Sumantri ,berdasarkan Hasil pengembangan bahwa tersangka Joko Nuroini sebagai Sub Kontraktor dari Pihak pelaksana Pengadaan Pakaian Batik perangkat desa” Ujar Muis selaku Kasubsi Penyidikan kejaksaan negeri Palembang, Jum’at (01/03/24)

Jajaran Tim Kejaksaan Negeri Palembang dalam Press release.(01/03/24)

Pasalnya, dalam pengadaan pakaian batik tersebut penyidik menduga adanya Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang merugikan keuangan daerah.

Sebelumnya tersangka tersebut, sudah pernah diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara tersebut dan telah menitipkan uang sebesar Rp60 juta kepada tim penyidik Kejaksaan Negeri Palembang.

Baca :  Positive HIV Pemilik Panti Asuhan Fisabilillah di Penjara Tempat Khusus

“Uang titipan tersebut yang diperoleh tersangka dari keuntungan pengadaan pakaian batik pada Dinas PMD Sumsel,” jelasnya.

Adapun Pasal yang dikenakan yaitu, Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Subsidiair : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Dari hasil penyidikan oleh tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Palembang, diketahui terdapat perbuatan membuat pertanggung jawaban fiktif dan mark up terhadap Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021,” ujarnya.

Diketahui, Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 itu, nilai kontraknya sebesar Rp.2.559.783.600 yang dilaksanakan oleh CV. Arlet untuk menyediakan bahan batik sebanyak 31.320 potong. (nan)