Ratusan massa dari Persatuan Buruh, sedang menuju pelataran kantor gubernur Sumatera Selatan (27/11/2023)

Tolak Kenaikan UMP 1,5 Persen, Ratusan Massa Persatuan Buruh Geruduk Kantor Gubernur

Tolak Ken

Palembang, Sindosumsel.com – Ratusan Massa Persatuan Buruh gelar aksi demo di pelataran kantor Gubernur Sumsel, menolak kenaikan Upah Maksimum Provinsi (UMP) Sumsel Dengan membawa Keranda sebagai Simbol Matinya Keadilan, Senin (27/11/2023).

Koordinator Aksi Ramlianto dalam aksinya mengatakan, kedatangan kami ke sini menggelar aksi menolak UMP Sumsel.

“Kami menolak upah murah,” tegasnya saat sampai orasi.

Ramlianto mengatakan, ada beberapa tuntutan yang diajukan para pekerja/buruh terhadap kenaikan UMP Sumsel tahun 2024 yang hanya sebesar 1,5 persen atau Rp 52.696.

“Kami menolak upah murah dan menuntut kenaikan UMP Sumsel Tahun 2024 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2024 se-Sumsel sebesar 15 persen,” terangnya.

Meminta Gubernur Sumsel dan/atau Bupati/Walikota se-Sumsel untuk memberikan subsidi pangan kepada pekerja/buruh formal maupun Informal sebesar Rp 300 ribu atau beras 20 Kg per/bulan, dan menuntut pencabutan Undang-undang nomor 06 tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU nomor 02/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Baca :  Diduga Akibat Korsleting Arus Listrik Satu Rumah di Kawasan Hoktong Ludes

“Menuntut Pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 51 tahun 2023 serta menolak data BPS yang digunakan dalam menetapkan kenaikan Upah Minimum dikarenakan berdasarkan hasil survey yang tidak merefleksikan data sebenarnya para pekerja atau buruh. Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi ataupun tidak ditindak-lanjuti, maka seluruh pekerja/buruh bersama rakyat akan kembali melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi dengan massa yang lebih besar,” tegasnya. (Nan)