Tuntutan PT SNS Akhirnya Dicabut Setelah Dilakukannya Pelunasan

JAKARTA,SINDOSUMSEL.COM–Pengadilan Negeri Jakarta pusat kembali menggelar sidang kewajiban pembayaran utang/PKPU senilai ratusan juta rupiah,Senin(13/11/2023).

Dalam rapat kreditur yang dipimpin Dewa Ketut Kartana SH MH selaku hakim pengawas dan dihadiri oleh hukum kreditur serta pengurus PT SNS (dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU) kuasa hukum debitur.

Kuasa hukum PT Swarna Nusa Sentosa (Debitur) Hadi Yanto SH MH CLA dalam keterangannya berubah sikap dan menerima keseluruhan tagihan pekerja yang mana sebelumnya, pihak kuasa kreditur 3 kali menolak pembayaran yang dilakukan oleh debitur secara lunas dengan totalnya Rp 533.384.565,35.

“Dengan diterimanya pembayaran secara lunas dan seketika, maka PKPU terhadap PT SNS akan dicabut oleh Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat yang direncanakan akan dibacakan oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo pada hari ini. Dalam rapat kreditur tersebut, kami langsung menyerahkan secara tunai seluruh tagihan di depan hakim pengawas maupun di depan pengurus PT SNS serta telah dibuat tanda terima,” ujar Hadi Yanto.

Dijelaskan Hadi, hakim pengawas menyatakan dengan diterimanya pembayaran tersebut secara lunas, maka PKPU ini akan segera dicabut dan bukan pengesahan homologasi dikarenakan tidak ada penawaran perdamaian yang harus disahkan.

Baca :  Dikejar Pinjol Alasan Pegawai Mini Market  Bobol Brankas

“Oleh karena itu, kita mengharapkan agar majelis hakim juga dapat memutuskan dan dituangkan dalam amar putusan terhadap Imbalan Jasa Pengurus sebesar 7,5 % yang dimana telah diutarakan pada persidangan sebelumnya,” pungkasnya.

Terpisah, Direktur PT SNS, Juli sangat mengapresiasi atas putusan dicabutnya PKPU terhadap perusahaannya.

“Kita sangat mengapresiasi dicabutnya PKPU terhadap PT SNS, karena hal tersebut telah membuktikan bahwa perusahaan yang saya pimpin adalah perusahaan sehat,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, majelis hakim diketuai Susanti Arsi Wibawani pada perkara aquo, di depan persidangan menyatakan apabila para kreditur tidak mau menerima pembayaran dari debitur, maka memerintahkan kepada kuasa hukum debitur untuk menyiapkan permohonan konsinyasi, baik untuk keseluruhan tagihan kreditur dan juga imbal jasa pengurus agar dititipkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan kepada pengurus agar memanggil para kreditur untuk langsung hadir di depan persidangan. Majelis hakim akan mempertanyakan langsung kepada alasan kreditur kenapa menolak pembayaran yang dilakukan oleh debitur secara lunas. Sementara dalam PKPU adalah restruktur utang dan ini debitur akan membayar lunas seketika.